pengelolaan perikanan. Senin, 10 Oktober 2022 | 19:25 WIB; Oleh : Administrator; Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempromosikan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota sempat menarik perhatian para investor peserta konferensi internasional United Nation. pengelolaan perikanan

tentang estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia. Kondisi yang dikenal sebagai open access ini, perlu segera diatasi untuk mencegah berlanjutnya tangkap lebih. Foto : KKP . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan. Kolaborasi lintas pemerintah dan melibatkan pemangku sampai tingkat lokal diperlukan guna mewujudkannya. Pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Bangka pada beberapa kurun waktu terakhir menunjukkan produktivitas yang semakin menurun. Konsep EAFM ini oleh Adrianto et al. Info. Menurut Salmarika, et al. Kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia. 33(1): 1 11. Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan ini sangat penting diimplementasikan sebagai salah satu acuan penting pengelolaan, menuju perikanan Indonesia lestari untuk kesejahteraan masyarakat (FAO-2003). , RestuI. pemasaran ikan sidat di unit pengelolaan perikanan budidaya Desa Deket, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Bachtiar et al. Perdagangan ikan cod kering telah dilakukan oleh penduduk di daerah Lofoten ke bagian selatan Eropa, Italia, Spanyol, dan Portugal. Masalah-masalah pengelolaan kawasan perikanan dinilai masih banyak, sedangkan kapasitas SDM dan sarana, serta anggaran disebut terbatas. Pendekatan ecosystem based management (EBM) untuk pengelolaan sumberdaya ikan mungkin merupakan salah satu metoda alternatif untuk pengelolaan ekosistem sumberdaya ikan yang komplek. Namun peraturan tersebut tidak berlaku bagi pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 2 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di NTB KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Hernawati, Sukmaraharja Tarigan, Fajar. adanya upaya pengelolaan sumber daya perikanan secara terarah dan terfokus. Punvito Martosubroto* Global fisheries production has been marked by the fast growing pattern of capture fisheries production. 12. Perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sekaligus terjaganya. Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol; Mengingat : 1. Mereka telah menerapkan. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan, karena kecemasan terhadap merosotnya kemampuan lingkungan. bahwa. Cit, hlm 274. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan danJurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal Of Tropical Fisheries Management), Desember 2021, Volume 05 Nomor 02 124 Tabel 1. Model Pengelolaan Perikanan Suadi Lab. Hal tersebut juga selaras dengan panduan sukarela perikanan skala kecil yang mendukung kesetaraan gender dalam perikanan seperti disebutkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi : 1) Tujuan yang bersifat fisik – biologik, yaitu dicapainya tingkat pemanfaatan dalam level hasil maksimum yang lestari. Luasan ZEE ini dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang memiliki karakteristik tersendiri, baik ekologi, sumber daya, infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, termasuk industrinya. Pengelolaan sumberdaya perikanan umumnya didasarkan pada konsep “hasil maksimum yang lestari” (Maximum Sustainable Yield) atau juga disebut dengan “MSY”. Ir. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan perikanan, Pasal 1 angka 7 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan perikanan merupakan semua upaya hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, pemerintah konsultasi, atau. . Pukat hela dasar berpalang (Beam trawls), TBB, 03. ), Kepiting (Scylla spp. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;pengembangan industri pengolahan hasil perikanan berbasis pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Bulak. Hasil perikanan laut republik Indonesia pada. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap; b. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur mulai tahun 2022. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana, menuturkan bahwa metodologi penghitungan yang dipakai untuk menentukan potensi estimasi sumber daya ikan saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tujuan. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. , mengatakan, kompleksitas masalah yang terjadi di sektor perikanan tangkap menjadi salah satu penyebab potensi ini belum. PENGELOLAAN PERIKANAN BERDASARKAN SISTEM KUOTA TANGKAP SUMBERDAYA PERIKANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA Ledhyane Ika Harlyan1 ABSTRAK Kondisi perikanan yang bersifat open-access dan besarnya tekanan dari pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan over-eksploitasi atas sumberdaya. Pesut (Orcaella brevirostris) terlihat di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu. c. (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Strategi Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. PENDAHULUAN. UU No. Pengelolaan Perikanan Di WPP 716 - Ridwan S - Update | PDF. mencapai 210,600 ton,. Balai Penelitian Perikanan Laut,. Medan Merdeka Timur No. Login. 1. Pengolahan air limbah secara umum terbagi menjadi 3 teknik pengolahan yaitu pengolahan secara mekanis, kimia dan biologi. 11. Kegagalan PP ini mengatur mengenai : 1) perubahan status zona inti; 2) kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut; 3) pengelolaan sumber daya ikan; 4) Standar Mutu Hasil Perikanan; 5) penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bukan untuk tujuan komersial; 6) Kapal Perikanan; 7. 3)Pusat Riset Kelautan, BRSDM, Jakarta. • WPP dilaksanakan: a. Perumusan pemikiran melalui berbagai karya nyata, termasuk buku harus terus dilakukan. MODEL DINAMIK PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA YANG BERKELANJUTAN DAN BERTANGGUNGJAWAB Oleh Waluyo (C252140401) Nurul Mega Kusumawardani (C252140446) f INTRODUCTION The importance of the tuna fisheries management Sustainability stock Present & future High economic value Jt an, R100 jt an, milyaran Extensive migration Indo & Western pacific Big eye. (2) Kebijakan pengelolaan harus dapat diterima oleh semua stakeholder. naik 46,94% dibandingkan tahun 2012, atau 30,54% per tahun. JAKARTA (6/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) yang ada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. Kelemahan dalam pengelolaan pembangunan perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat (Mulyadi, 2007: 29), yaitu: (1) Bersifat teknis (2) Berkaitan dengan kebijakan (3) Berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan (4) Kondisi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan perikanan 1. Status Assessment of Fish Resources Domain Based on The Ecosystem Approach to Management of Frigate Tuna (Auxis thazard) Fishery in Lombok Strait Waters Landed in East Seraya Village, Bali: Penilaian Status Domain Sumber Daya Ikan Berdasarkan Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Perikanan Tongkol Krai (Auxis thazard) di Perairan. KKP Perkuat Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal . Di antaranya menggunakan data fisheries hidroakustik yang sudah berstandar internasional. pengelolaan perikanan di Indonesia, meliputi permasalahan di bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, penangkapan ikan, dan sosial ekonomi perikanan. Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan bahwa definisi penyuluhan itu sendiri adalah prosesItu agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib dan bertanggung jawab,” jelas dia di Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (23/11/2021). Kepmen KP tersebut. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk. Sebelum tsunami (2004), Pulo Raya merupakan pulau berpenghuni, namun akibat tsunami tersebut banyak penduduk yang meninggal. Ilmu yang mempelajari tentang Dinamika Populasi ikan tersebut. kkp. Chaterina Agusta Paulus, M. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP-NRI 2015. 10. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, meliputi: PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang ABSTRAK: a. Potensi Sumber Daya Ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD) yang diperkirakan mencapai 3,03 juta ton/ tahun, hingga saat ini telah memberikan kontribusi nyata untuk pemenuhan kebutuhan protein dan ketahanan pangan, hingga sumber daya ekonomi bagi nelayan skala kecil. E. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIUP Bidang Pengolahan Ikan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dokumen ini berisikan tentang pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan jenis bigeye tuna, yellow fin tuna, dan skipjack tuna di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713, 714 dan 715. Tujuan Pengelolaan Perikanan di Indonesia Sesuai amanat UU No. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021. ekonomi dalam pengelolaan perikanan seperti kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumberdaya ikan dan yang lainnya, namun tetap mempertimbangkan informasi, pengetahuan dan ketidakpastian komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem perairan melalui pengelolaan perikanan yang terpadu, kompeherensif dan. Tujuan besarnya adalah pemanfaatan secara efektif sumberdaya perikanan yang ada dan juga menjaga ketersediaannya. Wiro Wirandi. Adapun aspek-aspek yangForum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pengelolaan perikanan agar dilakukan secara berkelanjutan sehingga berdampak secara ekonomi dan tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Kata kunci: strategi pengelolaan, perikanan, wilayah pesisirberkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal; c. potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573 didominasi oleh ikan pelagis kecil yan g . Rekomendasi ahli Biologi Perikanan diperlukan untuk pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan konservasi. Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. Menurut dia, penerapan ekonomi biru yang dilakukan melalui tiga program prioritas, juga menjadi penegas bahwa Indonesia ingin serius untuk mengadopsi prinsip tersebut dalam. Dengan pembagian ini di-harapkan pengelolaan ekonomi perikanan tangkap dapat dikoordinasikan dengan daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya ikan, sehingga pengel-pengelolaan perikanan tangkap, b) analisis kepentingan lima faktor pembatas dalam pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhanratu, dan c) analisis kepentingan setiap alternatif model co-management pengelolaan perikanan. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; b. Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem ( EAFM ) Kode Modul Judul Modul: Mengidentifikasi isu dan permasalahan prioritas ekologi untuk domain sumber daya ikan, habitat dan ekonomi, serta teknik penangkapan ikan Versi: 2020 Halaman: 3 2 Petunjuk bagi pelatih a. Terdapat beberapa pende-katan pengelolaan perikanan yang dapat2013. pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Indonesia mengalami over fishing. 34. Pengembangan konsepsi managemen perikanan lebih lanjut secara skhematis terlihat pada Gambar 1 (Silvestre, 1996). Produsen: Pusat. D. jppt@apps. Jelaskan pengertian perikanan! Pengertian perikanan adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Pengelolaan Perikanan secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan perikanan khususnya di daerah. Pudjiastuti, S. Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menambahkan, seluruh kegiatan yang sudah berjalan selama enam tahun terakhir,. II. 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri K. 16 Jakarta Pusat Telp. Hasil utama perikanan. Sosial Ekonomi Perikanan Jurusan Perikanan UGM suadi@ugm. 2020 No. 2013 No. Menurut Trian Yunanda, RPP yang dibutuhkan tersebut di dalamnya berisi tentang status. Envíronmental Management. Noija D, Martasuganda S, Murdiyanto B, Taurusman AA. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PermenKP/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016. Penguatan pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana, termasuk SKPT 5. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. KH. Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan perikanan nasional. Buku ini berisikan gagasan inovasi masa depan dengan tema Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19. Tahun 2004, perikanan dikatakan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. EKONOMI SUMBER DAYA TERBARUKAN : PERIKANAN. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Berdasarkan Undang-Undang No. pengelolaan perikanan diperlukan. Tematik. Urutan prioritas pengembangan KKP yang direkomendasikan adalah di WPPNRI 571, 718, 572, 712, 716, dan 717. Dikutip dari buku Dasar-dasar Perikanan dan Kelautan (2020) karya Tian Nur Ma'rifat dkk, pada 2018, udang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Hal ini karena. Dengan posisi demikian memperjelas bagaimana besarnya potensi perikanan yang berdampak terhadap penangkapan sumberdaya tersebut Abstract. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. (7) Fungsi pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. Metode Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan analisa terhadap 5 dimensi. Imogiri Barat KM 11. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Wilayah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di. id . 3. Berdasarkan keempat aspek tersebut, maka tujuan dan sasaran pengelolaan perikanan RPP-TCT dikembangkan. W. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 19 Maret 2020 Dilihat : 4411. (021) 3864293 Email: humas. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. Kontribusi sektor maritim sebesar 6,04 persen terhadap PDB padatahun 2016. Pengelolaan sumber daya perikanan ialah pendekatan pengendalian upaya penangkapan didasarkan pada hasil tangkapan maksimum agar dapat menjamin. Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya. Meski-pun demikian, saling berinteraksi antara ma-syarakat dapat dipandang juga sebagai po-tensi yang dapat dikembangkan untuk me-rumuskan suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya perikanan yang efektif. Ruang WPP juga menjadi basis bagi konsolidasi data, daya dukung produksi biomass dan bahan baku, beban intensitas penangkapan, tingkat produksi dan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. Konsep Dan Teori Desentralisasi. Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global. Pendekatan ekosistem menjadi model yang dipilih Pemerintah Indonesia untuk diterapkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). (2018) dalam pengelolaan perikanan diperlukan suatu sistem kompleks yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu 1) dimensi sumber daya perikanan dan ekosistemnya, 2) dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomiDalam perikanan kakap kerapu laut dalam, terdapat beberapa jenis ikan yang mulai rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan. KERANGKA PEMIKIRAN A. Dengan demikian, EAFM mengajak pemangku kepentingan untuk memahami konsep dan pentingnya pengelolaan perikanan untuk mencapai perikanan. Tata cara pemanfaatan sumberdaya perikanan diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Widodo, menyebutkan bahwa program pengelolaan perikanan dan pengentasan nasib nelayan di Hindia Belanda sudah. Penerbitan izin a. Salah satunya, karena perairan tersebut bisa menghasilkan komoditas… The research on difference of purse sine catches from fishing time and fishing ground characteristic had been carried out for 6 months starting from November 5, 2016 to May 5, 2017, on KM Harapan Sri Jaya in Juwana, Pati, Central Java. The 200‐mi fishery zone is a reality presenting opportunities for coastal states to create new institutions or pursue new. b. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 712 dipertahankan dengan monitor ketat. Dari sisi kehadirannya, pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat dapat dilembagakan melalui tiga cara (Fauzi, 2005), yaitu; 1) Pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya dianut selama ini. PermathasariD. 4 Ikan karang 34,440 27,552 1,45 6 Lobster 894 715 0,75 8 Rajungan 294 235 0,50 9 Cumi-cumi 1,103 883 1,42. MMPI5104/MODUL 1 1. Oleh sebab itu, pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, baik dari pelaku usaha, akademisi, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya merealisasikan ini di antaranya dengan meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Zaini menjelaskan, area penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi menjadi tiga zona, yakni zona fishing industri, zona nelayan lokal, dan zona spawning & nursery ground (zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan). Kepmen KP tersebut. Modul Indikator Pengelolaan Perikanan dengan menggunakan Pendekatan EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Pada metode purposive sampling, nelayan dan kapal yang dipilih secara acak yaitu sebanyak 3 kelompok nelayan dengan jumlah kegiatan. ) dan Rajungan (Portunus spp. Sebagai bagian dari industri perikanan, kapal perikanan juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk kehadiran teknologi sistem identifikasi otomatis (AIS). KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014 f KATA PENGANTAR Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 dan mempunyai potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan. Ilmu yang memepelajari pengetahuan alam dari ikan, tentang bagaimana ikan-ikan dalam populasi itu berpijah, tumbuh dan makan. Untuk mengakomodir kepentingan semua komponen pengelolaan dalam hierarki AHP ini,DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP. Namun penelitian tentang pengelolaan perikanan gurita di Kabupaten Banggai Laut belum ada yang. 0 Identifikasi Berdasarkan Kebangsaan Kapal 148 Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 7(2): 141-150, Desember 2022 Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI) 571 19 - 21 8 20. Pendekatan ekosistem menjadi model yang dipilih Pemerintah Indonesia untuk diterapkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).